Tentang Kemanunggalan di Yogyakarta

tunggalyogyaSumber: Tempo, 25 Febuari 2009
Peresensi: M. Lubabun Ni’am Asshibbamal
Judul: KOTA YOGYAKARTA TEMPO DOELOE – SEJARAH SOSIAL 1880-1930
Penulis: Abdurrachman Surjomihardjo
Penerbit: Komunitas Bambu, Jakarta
Edisi: Cetakan Pertama, Oktober 2008
Tebal: xiv + 282 halaman

Dengan berlindung di balik lapuknya ingatan dan keterbatasan sudut pandang, manusia kerap kelewat sempit memaknai eratnya kelindan sosial dari balik unsur kewilayahan tempatnya berpijak.

Bukti yang sulit disangkal mengenai hal itu tampak dari sedemikian gemarnya orang menera Yogyakarta dengan sederet predikat. Kotamadya yang pada awalnya hanyalah belantara hutan itu pun kian lekat sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota gudeg, sampai jargon yang sekarang santer dipopulerkan pemerintah daerah setempat: the city of tolerance (kota yang toleran). Cobalah sekali lagi mengucap secara lirih satu per satu predikat itu, seketika Yogyakarta hadir mengecil dan tesederhanakan.

Dalam karya sejarah berjudul Kota Yogyakarta Tempo Doeloe ini, Yogyakarta “dihadirkan” lepas dari sederet predikat yang kerap disandang-lekatkan padanya itu. Segenap julukan tersebut, bagi Pak Abdurrachman Surjomihardjo, sang sejarawan penulis buku ini, seakan tak cukup memuat narasi sosiohistoris masyarakat Yogyakarta yang utuh dan saling mengikat antarinstitusi sosialnya.

Dari kacamata Pak Dul, demikian sejarawan ini akrab disapa, Yogyakarta memang baru tercerap keutuhan dan kompleksitasnya ketika dimaknai sebagai kemanunggalan sosiokultural. Tengoklah sejenak, ihwal Yogyakarta dalam rentang waktu 1880 hingga 1930 saja, terdapat bangunan interaksi yang khas dan saling bertalian erat antara institusi pendidikan, pergerakan nasional, dan pers di tingkat lokal. Di situlah kita seperti menapaktilasi gerak modernisasi masyarakat Kota Yogyakarta yang lahir dari simpul pertautan antara langgam tradisional keraton di satu sisi dan kekuatan kolonial Belanda di sisi lain.

Buku ini semula merupakan riset disertasi Pak Dul yang dirampungkan pada 1988 guna memperoleh gelar doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penulis buku ini, oleh kalangan intelektual Indonesia, jamak dikenal sebagai “barisan pertama” yang menulis sejarah dengan memakai pendekatan ilmu-ilmu sosial. Meski menerapkan pendekatan ilmu sosial, karya Pak Dul ini tetap tak lepas dari batasan ruang dan waktu yang menjadi karakteristik pokok setiap karya sejarah. Tradisi penulisan interdisipliner seperti ini “diimami” oleh Pak Sartono Kartodirdjo lewat disertasinya di Universitas Amsterdam, Belanda yang berjudul The Peasants’ Revolt of Banten in 1888 (1966).

Lazimnya sebuah riset akademik, pembaca akan segera disuguhi dengan etalase teori-teori seputar kota dan sejarah sosial pada bagian awal buku (Bab I Pendahuluan). Di bab ini, Pak Dul menulis berdasarkan pakem metodologis penulisan sejarah kota, terutama dalam menyebutkan perbatasan wilayah Yogyakarta.

Penyebutan batas-batas wilayah kota itu tentu saja selalu mengikuti perkembangan kota itu sendiri (Kuntowijoyo, 2003). Maka tak salah jika Pak Dul merujuknya dari berbagai sumber yang satu sama lain berbeda tahun, namun terus berubah secara dinamis, mulai dari Memorie von Overgave (MvO) Residen van Baak (1889), Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 24 Juli 1923 Nomor 31, sampai MvO Residen de Cock (1934).

Masih dalam nuansa mengantarkan pembaca, dalam bab kedua, Pak Dul bermaksud memperkenalkan kita pada pluralitas kelompok sosial di Yogyakarta pada akhir abad XIX. Di sini kita seperti dihadiahi sepaket wisata sosiologis ke alam golongan bumiputera, Kauman, golongan Eropa dan gerakan Mason, sekaligus golongan Tionghoa. Betapapun masing-masing dijabarkan terpisah hingga nyaris tak ditemukan titik persinggungannya, pembaca akan tetap dengan mudah merekam satu kesan: bahwa golongan Eropa-lah yang mula-mula memperkenalkan dunia modern kepada pribumi Yogyakarta, terutama lewat para bangsawan dari Pakualaman yang segaris pemikiran (dan bergabung) dalam gerakan Mason.

Istilah “kemasonan” dipakai untuk mengindonesiakan kata freemasonry (Bahasa Inggris) atau vrijmetselarij (Bahasa Belanda). “Gerakan itu,” Pak Dul mencatat, “merupakan aliran pembebasan pikiran yang menerima sesama manusia dalam kedudukan dan kesempatan yang sama, yakni tanpa pembedaan bangsa, warna kulit, dan agama.” Nah, orang-orang Eropa memang telah berhubungan dan menyemai benih kemasonan di lingkar Pakualaman sejak akhir abad XIX.

Satu lokus kajian yang tak mungkin dilompati dari narasi sejarah Yogyakarta, bahkan cenderung menyesatkan kalau sampai dinomorduakan, adalah masuknya pendidikan modern ala Barat oleh Belanda. Di permulaan bahasan inti ini (Bab III Pengajaran Guru dan Perubahan Masyarakat Kota), Pak Dul benar-benar terkurung dalam “perspektif aktor” ketika menerangkan suatu realitas sejarah, terlebih kala menyinggung Muhammadiyah dengan K.H. Ahmad Dahlan, Taman Siswa dengan R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara), serta peran beberapa sosok guru dalam membantu kiprah politik Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Pakempalan Politik Katolik Jawi. Namun, justru di titik inilah tampak bahwa Pak Dul juga piawai menulis biografi –satu teknik penulisan sejarah yang turut mewarnai mozaik sejarah Kota Yogyakarta.

Sampai di sini, saya tiba-tiba terpantik untuk kembali menengok kajian sosiologis Selo Soemardjan dalam buku Perubahan Sosial di Yogyakarta (1981). Dan usai menelusuri Bagian IV (Pendidikan dan Perubahan Sosial) buku tersebut, segera kita ketahui ternyata Pak Dul melewatkan kiprah pendidikan pesantren (selain Muhammadiyah) yang turut mendasari tumbuh-kembangnya pendidikan tradisional di Yogyakarta. Menurut Selo Soemardjan, di Yogyakarta, pendidikan tradisional Hindu dan Islam (pesantren) adalah model pendidikan yang lebih dulu tumbuh ketimbang model pendidikan Barat.

Masih dalam satu untaian kausalitas, bertambah pesatnya sekolah model Barat harus diakui turut membidani lahirnya organisasi-organisasi modern yang dipelopori kaum intelektual pribumi Yogyakarta. Misalnya, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menjadi pendorong berdirinya Budi Utomo dan K.H. Ahmad Dahlan yang memiliki hubungan dengan Sarekat Islam. Yang menarik dari Bab IV ini, kita diingatkan kembali akan peran Yogyakarta sebagai tanah pioner pergerakan Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam. Tanpa menafikan jejak politik PKI, PNI, dan gerakan-gerakan pemuda lain di Yogyakarta (seperti gerakan kepanduan dan gerakan perempuan), ujung-ujungnya Pak Dul ingin menegaskan: Yogyakarta adalah tempat menggodok ide-ide sebagian besar partai politik yang berpengaruh kuat di tingkat nasional.

Kini tibalah di Bab V, Pertumbuhan Pers di Yogyakarta. Sebagaimana sudah terbaca dari judul bab, ini bukanlah bagian yang akan menguraikan analisis isi berbagai surat kabar lokal di Yogyakarta secara terperinci dan terarah. Tidak.

Yang justru paling krusial, di tengah tingkat kesadaran masyarakat yang kian peka terhadap laju perubahan sosial, keberadaan pers lokal terbukti mampu menampung gerak para “komunikator profesional” –yang secara jumlah tentu saja belumlah banyak –untuk menyebarluaskan gagasan ke arah modernisasi.

Nah, bagi pembaca yang selama ini mengenal Pak Dul sebagai sejarawan pers, tentu sangat berharap agar dapat menemukan uraian yang panjang dan mendetail tentang sejarah pers di Yogyakarta. Sayang, dengan data yang banyak diambil “hanya” dari Perpustakaan Nasional Jakarta, bab ini ditulis paling sedikit dibandingan dua bagian inti sebelumnya (Bab III dan Bab IV).

Memang, pada waktu penelitian disertasi ini dilaksanakan, Pak Dul tak sempat menelisik arsip-arsip Kadipaten dan Kasultanan Yogyakarta karena memang belum sempat dijamah pegawai arsip pemerintahan. Sekalipun demikian, usai merampungkan bab ini, Pak Dul pun telah sampai pada pembuktian adanya hubungan antara pers lokal dan pergerakan nasional yang diisi oleh kaum pribumi terdidik, yang sesungguhnya mereka itulah para agen modernisasi.

Penerbitan Kota Yogyakarta Tempo Doeloe ini penting guna mengetahui ranah spesialisasi Pak Dul sebagai seorang sejarawan. Di sampul belakang buku terketik beliaulah “perintis penulisan sejarah kota di Indonesia” dan “inilah karya terbaiknya”. Pelabelan yang minus penjelasan itulah yang mungkin bakal mengundang teka-teki bagi siapa pun saat pertama kali memegang hangat buku ini. Lantaran pendefinisian itu tentu tak cukup pembuktian hanya karena ini adalah karya Pak Dul yang belakangan, paling tidak setelah buku Beberapa Segi Sejarah Masyarakat Budaya Jakarta (1975) dan The Growth of Jakarta (1977).

Buku ini sekali lagi merupakan karya disertasi Pak Dul dua puluh tahun yang lampau. Jadi, penerbitan studi ini dalam bentuk buku boleh dibilang sangat terlambat. Apalagi, sang penulis lebih dulu tutup usia empat belas tahun silam, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1994. Selarik ungkapan terlambat pulalah yang dirasa penting disertakan ketika Yayasan Untuk Indonesia membukukan karya ini untuk kali pertama dalam kemasan judul Kota Yogyakarta 1880-1930: Sejarah Perkembangan Sosial, delapan tahun lalu (2000).

Kini Yogyakarta ala Pak Dul kembali dihadirkan dengan harapan “yang lampau” itu mampu merefleksikan ihwal “kekinian” yang sudah teramat jauh beranjak, ataukah malah tak cukup punya daya buat segera beranjak?

Komentar

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>