Mendedah Persoalan Krisis Kelautan

nelayanSumber: BatamPos 13 Desember 2009
Judul Buku: Ekologi Politik Nelayan
Peresensi: Humaidiy AS
Penulis: Arif Satria
Penerbit: LKiS, Yogyakarta
Cetakan: I (Pertama), Mei 2009
Tebal: xviii + 411 halaman

Sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia dengan pulau lebih dari 17.000 yang tersebar luas di sepanjang nusantara, Indonesia semestinya menjadi negeri maju dan besar. Namun, jika melihat kondisi bangsa Indoensia sekarang ini, segala potensi yang ada tampaknya tidak diberdayakan secara sepantasnya, bahkan terabaikan.

Rezim pemerintahan silih berganti berkuasa. Kebijakan penanggulangan kemiskinan nelayan serta pelestarian ekosistem pesisir dan lautan juga tak pernah absen diajukan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, kemiskinan nelayan dan kerusakan ekosistem laut masih menjadi fenomena yang tak kunjung terselesaikan.

Buku “Ekologi Politik Nelayan” yang ditulis oleh Arif Satria ini berupaya menjelaskan ihwal mengapa flatform (bentuk) kebijakan pemerintah di bidang perikanan dan kelautan, tidak berdaya jika dihadapkan pada fenomena kemiskinan dan kerusakan ekosistem. Menurut Penulisnya, salah satu dari fenomena ketidakberdayaan kebijakan tersebut adalah karena pemerintah melulu menggunakan pendekatan teknis semisal nelayan yang kehilangan mata pencaharian, pulau kecil yang terancam tenggelam ataupun penggerogotan wilayah laut Indoensia oleh Singapura hingga peristiwa ironis lepasnya pulau Ambalat dan Sipadan-Ligitan dari rengkuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendekatan teknis semacam itu terbukti tidaklah cukup karena ada masalah sosial-politik berupa akses pemanfaatan dan kontrol terhadap sumber daya alam yang belum berjalan efektif (hal. 19).

Dengan pendekatan paradigma ekologi politik yang ditawarkannya, Arif Satria melihat perubahan lingkungan sebagai hasil dialektika kepentingan segenap aktor baik pada tingkat lokal, regional maupun global. Pendekatan ini memiliki asumsi pokok bahwa perubahan dan kerusakan lingkungan tidaklah bersifatr netral dan alamiah. Oleh sebab itulah, pendekatan ini selain dapat menjelaskan anatomi perubahan lingkungan, juga dapat dijadikan pijakan dalam proses formulasi kebijakan. Dalam ranah ini pula, pendekatan ekologi politik sebenarnya merupakan pendekatan yang relatif bru dalam melihat kompleksitas persoalan perikanan dan kealutan, dimana semuanya bermuara pada ketidaksetaraan relasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

Secara umum, penulis menguraikan penguraikan pemikirannya ke dalam lima pembahasan, yaitu: pertama, masalah kerangka paradigmatik dalam mewujudkan potensi perikanann dan kelautan yang berkelanjutan. Kedua, masalah perkembangan politik pembangunan kelautan dan perikanan dam kurun tiga rezim kekuasaan, terutama era pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga, penulis membahas isu-isu aktual perikanan seperti isu ekonomi, politik dan pengelolaan atau konservasi. Keempat, masalah ide dasar dan gagasan desentralisasi  kelautan dan perikanan dari perspektif politik  dan tata kelola sumberdaya. Kelima, sebagai pembahasan pamungkas dan paling substantif dari buku ini, penulis menyoroti permasalahan bagaimana membangun kekuatan sosial-politik nelayan (sebagai korban pembangunan dan kemiskinan), baik secara kultural maupun  struktural dalam rangka mewujudkan penguatan bargaining–position mereka.

Sebagai mana judulnya, penulis secara khusus mendedah fenomena kemiskinan nelayan sebagai objek pembangunan yang gagal. Fakta menunjukkan, empat juta kepala keluarga masyarakat pesisir yang bermukim di 8.090 desa, ternyata 32 % diantaranya hidup dengan pendapatan kurang dari Rp. 300.000,- per bulan. Karena kemiskinan, bisa difahami jika kemudian mereka terpaksa menebang hutan bakau atau menebang terumbu karang untuk menopang kehidupannya. Kemiskinan pada akhirnya berdampak pula pada pada kerusakan ekosistem pesisir dan laut.

Lebih jauh, analisis ekologi Politik dalam pandangan Arif Satria juga dilakukan terhadap isu illegal fishing, pengkavlingan laut, konservasi terumbu karang, hak perikanan tradiisonal,sampai pada wacana BBM bersubsidi bagi nelayan, tidak luput dari perhatian penulis dalam penelusuran halaman demi halaman buku ini. Pendek kata, dengan sangat kritis dan proporsional, buku ini nyaris menyentuh seluruh denyut nadi dunia kelautan dan perikanan dalam rentang rentang sewindu dalam tiga rezim pemerintahan (Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY) (hal. 111, 117 dan 123).

Meskipun apa yang ada di dalam buku ini merupakan kumpulan artikel yang tersebar di media cetak, namun kritik-kritiknya terhdapa kebijakan yang terjadi harus difahami sebagai bentuk kepedulian dan respon penulis terhadap perkembangan sektor kelautan dan perikanan nasional. Dengan demikian, wajar jika isi buku ini sangat beragam sesuai dengan dinamika dan konteks saat buku ini di buat dalam rentang 2001-2008.

Pergulatan Arif Satria sebagai aktivis, akademisidan peneliti mewarnai pemikirannya dalam menguraikan permasalahan kelautan dan perikanan. Kehadiran buku ini karenanya sangat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan yang memiliki otoritas menentukan nasib bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, buku ini juga patut dijadikan referensi bagi para peneliti, praktisi, aktivis LSM, akademisi, mahasiswa maupun masyarakat umum dalam upaya untuk  lebih serius memahami persoalan sumber daya alam laut yang sangat berharga ini.

Komentar

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>